UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU No.28 Tahun 2009) diberlakukan tanggal 1 Januari 2010, menggantikan UU PDRD lama (UU No.34 Tahun 2000), salah satu tujuannya adalah Penguatan Local Taxing Power (memperluas basis pungutan daerah) dengan cara :
1. Memperluas objek
2. Menambah jenis pajak
3. Menaikkan tarif maksimum
4. Diskresi (kewenangan) menetapkan tarif
Penambahan jenis pajak daerah utk kabupaten/kota di antaranya adalah :
1. BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) : pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
2. PBB P2 (Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan) : pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki , dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Orang Pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan utk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
Peran Pemerintah Pusat :
1. Melakukan sosialisasi dan pembinaan mengenai PDRD
2. Merumuskan Peraturan Pelaksanaan UU PDRD
3. Memberikan bimbingan teknis PDRD
4. Memberikan pelatihan di bidang PDRD (BPHTB dan PBB P2)
5. Memberikan fasilitasi utk kelancaran pemungutan PDRD
6. Melakukan pengawasan atas pemungutan PDRD
Yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah :
1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya dapat dipungut dengan menetapkan PERDA.
2. 2. Persiapan untuk memungut objek, jenis, dan tarif baru di 2010 :
a. Menyusun PERDA :
ü Objek baru (Pajak hotel, pajak restoran, PKB, BBNKB)
ü Tarif baru (pajak parkir, pajak hiburan, mineral bukan logam dan batuan, PKB, BBNKB, PBB P2)
ü Jenis pajak baru (BPHTB)
b. Menyediakan anggaran utk penyusunan PERDA
3. 3. Persiapan untuk memungut PBB P2 (2010 – 2013)
4. 4. Menginventarisir seluruh Perda2 PDRD utk disesuaikan dng UU No.28/2009 (2010 – 2011)
5. 5. Mengkaji potensi pajak dan retribusi di daerahnya (2010 – 2013) : untuk penetapan jenis pajak dan retribusi, tarif yang sesuai daya pikul masyarakat, kebijakan khusus/ insentif
utk investasi.
utk investasi.
Singkatnya :
1. Untuk BPHTB :
UU PDRD 2009 menyatakan bahwa UU BPHTB lama (UU No.20 Tahun 2000) tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya UU PDRD pada tanggal 1 Jan 2010. Jadi Pemda sudah HARUS menetapkan PERDA sebelum 01-01-2011.
2. Untuk PBB P2 :
ü UU PDRD 2009 Pasal 180 angka 5 : UU No.12/1985 ttg. PBB stdd UU No.12/1994 yg terkait dg
peraturan pelaksanaan mengenai Pedesaan dan Perkotaan MASIH TETAP BERLAKU s.d. tgl
31 Des 2013, sepanjang belum ada PERDA ttg. PBB P2.
ü UU PDRD 2009 Pasal 182 angka 1 : Pada saat UU PDRD berlaku, Menkeu bersama dengan Mendagri mengatur tahapan persiapan pengalihan PBB P2 sebagai PAJAK DAERAH dlm wkt paling lambat 31 Des 2013.
Jadi, Pemda yang telah siap dengan PERDA Pemungutan PBB P2 dapat melakukan pemungutan sebelum tanggal 01-01-2014.
Hal yang bisa diadopsi oleh Kab/Kota dari Direktorat Jenderal Pajak :
1. - PBB : tarif efektif, sistem administrasi PBB (pendataan, penilaian, penetapan, dll).
- BPHTB : sistem administrasi BPHTB.
2. 2. Kebijakan/peraturan dan SOP Pelayanan.
3. 3. Keahlian SDM DJP (melalui pelatihan).
Hal yang perlu diperhatikan Pemkab/Pemkot :
1. Kebijakan NJOP agar memperhatikan konsistensi, kesinambungan, dan keseimbangan antar wilayah.
2. Kebijakan tarif PBB, agar tidak menimbulkan gejolak masyarakat.
3. Menjaga kualitas pelayanan kpd Wajib Pajak.
4. Akurasi data Subjek Pajak dan Objek Pajak tetap terjaga.
Peluang Pengalihan PBB P2 dan BPHTB untuk Pemkab/Pemkot :
1. Penyeimbangan kepentingan budgeter dan reguler karena diskresi (wewenang) ada di kab/kota (tarif, fasilitas, dll).
2. Penggalian potensi penerimaan yg lebih optimal karena jaringan birokrasi yg lebih luas.
3. Peningkatan kualitas pelayanan kpd Wajib Pajak.
4. Peningkatan akuntabilitas penggunaan penerimaan PBB P2 dan BPHTB.
Tantangan Pengalihan PBB P2 dan BPHTB untuk Pemkab/Pemkot :
1. Kesiapan kab/kota pada masa awal pengalihan yg belum optimal, sehingga dapat berdampak pada penurunan pelayanan, penerimaan, dll.
2. Disparitas kebijakan PBB P2 dan BPHTB antar kab/kota.
3. Hilangnya potensi penerimaan provinsi (16,2% PBB dan 16% BPHTB) dan bagi kab/kota (bagi rata BPHTB dan insentif PBB) untuk kab/kota yg penerimaannya rendah.
Catatan :
PBB P2 | BPHTB | ||
Sebelum 1/1/2011 | Sesudah | Sebelum 1/1/2011 | Sesudah |
10% Pusat *) | 100% Kab/Kota | 20% Pusat *) | 100% Kab/Kota |
10% x 90% = 9% Biaya Pungut | 20% x 80% = 16% Provinsi | ||
20% x 81% = 16,2% Provinsi | 80% x 80% = 64% Kab/Kota | ||
80% x 81% = 64,8 Kab/Kota | |||
*) Jatah pusat dibagi rata ke seluruh kab/kota.
4. Penurunan potensi penerimaan BPHTB akibat kenaikan NPOPTKP.
5. Beban biaya pemungutan PBB P2 yg cukup besar terutama untuk kab/kota dengan potensi penerimaan rendah.
Tolok Ukur Keberhasilan Pengalihan PBB P2 dan BPHTB :
1. Proses pengalihan PBB P2 dan BPHTB berjalan smooth dengan cost yang minimal.
2. Stabilitas penerimaan PBB P2 dan BPHTB tetap terjaga dengan tingkat deviasi yg dapat diterima.
3. Wajib Pajak tidak merasakan adanya penurunan kualitas pelayanan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar